Asian Youth Day 2017

Joyful Asian Youth!

https://asianyouthday.org/blog/keuskupan-agung-semarang-medan-kerasulan-lembaga-hidup-bakti/

Keuskupan Agung Semarang: Medan Kerasulan Lembaga Hidup Bakti

Pengantar
Bagi Gereja Keuskupan Agung Semarang tahun 2015 bukan hanya merupakan Tahun Hidup Bakti tetapi juga merupakan ulang tahun keuskupan yang ke-75; dua peristiwa yang tidak perlu dipertentangkan tetapi justru menjadi kesempatan untuk melihat kembali keterkaitan di antara keduanya. Dari satu pihak KAS merupakan medan keterlibatan Kongregasi, di pihak lain KAS berkembang menjadi seperti sekarang tidak terlepas dari sumbangsih dan peranan Kongregasi-kongregasi religius. Tulisan singkat ini merupakan upaya sederhana untuk merunut keterkaitan tadi di dalam perjalanan sejarah-nya. Perhatian terutama diberikan pada masa-masa awal bukan hanya karena tidak cukup diketahui tetapi juga sekaligus akan berfungsi sebagai bingkai dari tulisan-tulisan lain dalam buku ini yang biasanya –dan memang diharapkan demikian- sangat terfokus pada sejarah kongregasi-nya. Oleh karena itu tulisan ini akan berakhir pada tahun 1961 sewaktu Gereja Indonesia menjadi Hierarki Mandiri lewat Surat Apostolik Bapa Suci Johannes XXIII Quod Christus Adorandus. Periode sesudah 1961 akan lebih mudah dicari informasi dan pembahasan-nya karena telah banyak diulas.

Semarang di masa Pra-Vikariat
Tahun 1534 telah diterima sebagai tahun hadirnya Gereja Katolik di bumi nusantara, bumi Indonesia. Latarbelakang kesepakatan tersebut berkaitan dengan peristiwa pembaptisan seorang “sesepuh” kampung Mamula, di daerah Moro, di Pulau Halmahera[1]. Kehadiran Fransiskus Xaverius di wilayah tersebut sempat menjadikan karya misi berkembang dengan amat menjanjikan. Mengingat bahwa kepentingan penyebaran Kabar Gembira hanyalah salah satu dari sekian kepentingan lain dari pemerintah Portugal mengakibatkan karya misi tidak berjalan mulus. Datangnya kongsi dagang Belanda, VOC, yang tidak menghendaki adanya agama Katolik di wilayah kekuasaan-nya mengakhiri karya misi Gereja Katolik di wilayah Kepulauan Maluku tersebut. Singkat kata, karya misi di Kepulauan Maluku beraklhir di paruh kedua abad XVII. Bahkan bisa dikatakan bahwa selama masa dominasi VOC di nusantara kehadiran Gereja Katolik dianggap illegal[2].

Gereja Katolik di nusantara baru boleh melaksanakan kegiatan-nya kembali setelah VOC dinyatakan bangkrut pada akhir abad XVIII dan kekuasaan-nya diambil alih oleh pemerintah Belanda[3]. Periode kehadiran Gereja Katolik di bawah pemerintahan Belanda inilah yang akan berkaitan langsung dengan Sejarah Gereja Katolik di Keuskupan Agung Semarang. Kisahnya dimulai dengan dua imam diosesan yang menyediakan diri untuk berkarya di daerah jajahan Belanda yang baru, Hindia Belanda. Sebenarnya mereka ditugaskan untuk berkarya di Afrika Selatan. Dua imam tersebut adalah Yakobus Nelissen dan Lambertus Prinsen. Mereka mendarat di Jakarta pada tanggal 4 April 1808. Untuk memberi wewenang-wewenang gerejani yang legal, Paus Pius VII mengangkat Yakobus Nelissen sebagai Prefek Apostolik Batavia pada tanggal 7 Mei 1807 [4].

Semarang. Sesudah hadir dan menetap di Batavia, tidak lama kemudian Semarang dipilih sebagai kota kedua tempat didirikan-nya “paroki” dengan Pastor Lambertus Prinsen sebagai gembala-nya. Karena belum memiliki gedung gereja, misa perdana untuk menandai kehadiran Gereja Katolik di Semarang dirayakan di gedung gereja Protestan pada hari Minggu, 18 Mei 1809 [5]. Selain di Semarang sendiri peristiwa baptisan di antara orang-orang Belanda mulai terjadi di beberapa tempat lain, seperti di Salatiga, Klaten, Yogyakarta, Tegal, Rembang, dll. Gereja Katolik baru memiliki gedung gereja sendiri sehingga dapat merayakan eksristi pada bulan Agustus 1824. Ketika Yakobus Nelissen meninggal di Belanda pada tahun 1817, Pastor L. Prinsen ditunjuk untuk menggantinya sebagai Prefek Apostolik Batavia tetapi masih tetap tinggal di Semarang[6]. Baru pada tahun 1828 beliau meninggalkan Semarang ke Jakarta atas desakan Komisaris Jendral de Ghisignies. Sebagai gantinya, Pastor Mouriks menjadi gembala di Semarang[7]. Setelah 22 tahun tinggal dan berkarya di wilayah tropis, kesehatan Pastor Prinsen mulai menurun. Pada tanggal 5 Pebruari 1830, beliau pun kembali ke tanah air Belanda dan meninggal pada tanggal 28 Oktober 1840[8]. Sesudah Pastor L. Prinsen kembali ke tanah air Belanda, pada tanggal 10 September diangkatlah Y.H. Scholten sebagai Prefek Apostolik Batavia yang ketiga[9].

Di Semarang sendiri, di bawah kegembalaan Pastor Mouriks, aktivitas Gereja Katolik di Semarang menampakkan geliat kehidupan. Adanya Panti Asuhan di bawah Yayasan Pelayanan Gereja dan Papa Miskin[10] (PGPM) memperlihatkan buah dari aktivitas tersebut. Boleh dikatakan bahwa untuk waktu cukup lama pelayanan sosial tersebut merupakan satu-satunya bentuk dan bukti keterlibatan kaum awam dalam kehidupan Gereja[11]. Sayang, gembala yang baik, energik dan amat aktif itu meninggal pada usia yang amat muda, 34 tahun, pada tanggal 1 April 1832. Baru pada bulan Juni datang gembala baru, Pastor Arnoldus Grube. Sayang bahwa cara hidup pastor ini terlalu sering bertentangan dengan Prefek Apostolik dan juga disiplin hidup pribadi-nya juga tidak terpuji. Tidak mengherankan bahwa akhirnya dia diskors dan dipulangkan ke Belanda.

Setelah sempat mengalami kekosongan gembala, Pastor Jan Sanders ditugaskan untuk bertugas di Semarang. Selain menangani “paroki” Pastor Sanders juga menjadi Direktur Panti Asuhan. Pada tahun 1858, Pastor Sanders cuti ke Belanda dan diganti oleh Pastor Josef Lijnen yang sejak datang di Indonesia bertugas di Padang. Beliau inilah yang mengundang Suster-suster Fransiskanes (OSF) pada tahun 1870 untuk berkarya di Semarang, terutama untuk memberi perhatian bagi pendidikan anak-anak di Panti Asuhan[12]. Atas pengabdian-nya yang cukup lama di tanah misi, sejak tahun 1865 beliau mendapat gelar kehormatan monseigneur. Mgr. J. Lijnen pulalah yang merintis dibangun-nya sebuah gereja permanen. Bangunan gereja paroki seperti yang tetap dipertahankan hingga sekarang ini diberkati oleh Pastor J. Lijnen pada tanggal 12 Desember 1875.

Jumlah imam diosesan yang datang untuk berkarya di Indonesia semakin sedikit. Secara bertahap para Jesuit mulai mengambil alih karya misi yang sudah dimulai oleh imam-imam diosesan. Imam-imam Jesuit pertama yang tinggal di Gedangan adalah Romo Petrus Jacobus van Santen (1878-1882), Cornelius Le Cocq d’Armandville (1880-1881), Petrus Maria Bonnike (1882-1886). Sewaktu Mgr. Josef Lijnen meninggal pada tanggal 10 Juni 1882, mulai saat itulah Semarang dipercayakan kepada imam-imam Jesuit. Memasuki tahun 1900 perkembangan karya misi di antara orang pribumi mengalami dinamika yang cepat, dan semuanya dikendalikan dari Gedangan; di Pulau Jawa belum ada pembagian wilayah-wilayah gerejani. Selain Suster-suster OSF, dalam konteks Semarang Tarekat lain yang mulai terlibat dalam dinamika ini antara lain Bruder-bruder St. Aloysius (CSA). Keduanya menangani Panti Asuhan dan sekolah-sekolah. Sebagai pusat-pusat pelayanan yang kemudian akan berkembang sebagai paroki atau bentuk karya lain bisa disebut Ambarawa, Muntilan, Solo[13]. Sewaktu di Jawa Timur didirikan Prefektur Apostolik Malang (tahun 1927), Surabaya (tahun 1928), dan di Jawa Tengah bagian Barat berdiri Prefektur Apostolik Purwokerto (tahun 1932), wilayah di Jawa Tengah yang tersisa akan menyusul menjadi Vikariat Semarang (tahun 1940). Di Jawa Barat didirikan Prefektur Apostolik Bandung (tahun 1932).

Sekedar untuk memberi ilustrasi bagaimana Gereja Katolik “menggerakkan” suasana hidup di Semarang di akhir abad XIX, berikut ditampilkan bagaimana pada Tahun Ajaran 1899 Suster-suster Fransiskanes Gedangan (OSF) sudah memiliki karya pendidikan dengan jumlah yang siswa yang tidak sedikit. Dari perhatian yang bersahaja untuk anak-anak miskin di Panti Asuhan, pelayanan itu berubah menjadi salah satu contoh yang baik tentang apa yang kelak menjadi sarana utama dari gerakan misi: pendidikan yang baik. Di samping memajukan sekolah Panti Asuhan, para suster juga membuka sekolah untuk anak-anak Eropa. Guna menarik murid Eropa dari kelas yang lebih tinggi, para suster “terpaksa”  menghapus kewajiban untuk mengikuti pelajaran agama[14].

Selain menampilkan pelayanan pendidikan dan jumlah murid yang dilayani oleh para Suster Fransiskanes, Saint Claverbond juga menyimpan informasi data umat di tahun 1899. Khususnya untuk kita yang hidup di abad XXI, data ini tidak kalah penting untuk diketahui supaya kita memiliki gambaran lebih baik mengenai ketersebaran dan keberagaman umat Katolik yang ada di wilayah Semarang dan sekitarnya pada waktu itu[15]. Gereja Katolik masih amat berwarna Eropa kalau menilik kewarganegaraan para pemeluknya. Dan di antara pemeluk pribumi yang tercatat, mereka itu bukan hanya dari suku Jawa melainkan Manado atau Ambon.

Muntilan.
Selain melayani umat di Semarang, para misionaris juga mengunjungi  orang-orang Belanda di beberapa tempat lain, seperti di Salatiga, Klaten, Yogyakarta, Tegal, Rembang, Solo, Madiun, Pacitan, dll. Di Semarang pulalah sebenarnya benih-benih iman di antara penduduk pribumi mulai ditaburkan. Tetapi dengan pelbagai pertimbangan, pimpinan misi akhirnya memutuskan untuk memindahkan “pusat kegiatan di antara pribumi” itu ke Muntilan. Dari catatan yang tersedia, salah satu alasan pemilihan Muntilan antara lain: jauh dari lingkungan Eropa dan supaya memiliki kesempatan yang luas untuk kontak secara langsung dengan orang Jawa[16]. Romo van Lith, Mertens, Hoevenaars, Bruder Theodorus Kersten hanyalah beberapa nama misionaris yang mengawali dan terlibat dalam karya di antara orang-orang pribumi ini.

Dalam waktu singkat Muntilan segera menjadi pusat aktivitas yang penting. Dari jumlah tenaga misionaris yang ditempatkan di Muntilan saja, orang bisa menyimpulkan bagaimana Muntilah sungguh-sungguh mendapat prioritas. Semua jenis pelayanan ditemukan di sini, misalnya paroki (kontak langsung dengan pribumi yang menyebar di desa-desa dan kelak menjadi kantong-kantong komunitas Katolik), pendidikan dasar dan menengah (berkembang menjadi sekolah berasrama dengan pelbagai jenjang, dan praktis menjadi pusat kaderisasi tenaga-tenaga awam yang jangkauan-nya amat luas), kesehatan yang ditangani para Suster OSF, sosial-ekonomi, dengan upaya mengembangkan kerajinan rakyat. Pada periode awal ini, orang berbicara tentang Muntilan –khususnya dalam bidang pendidikan- tidak terpisahkan dari pusat misi lain, Mendut.

Dari Sekolah Guru di Muntilan inilah, atau biasa dikenal sebagai Kolese Xaverius, tenaga misionaris awam pribumi menyebar ke pelbagai wilayah, salah satunya adalah Yogyakarta [17]. Perkembangan Gereja Katolik yang begitu cepat di Yogyakarta ternyata akan mengambil peran Muntilan sebagai pusat. Apa yang sudah dimulai di Muntilan akan segera muncul dan dikembangkan pula di Yogyakarta. Jumlah paroki, yang mencerminkan jumlah pertambahan umat Katolik, berkembang cepat. Sekolah-sekolah Katolik dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi; bukan hanya jumlahnya yang cukup banyak tetapi juga diapresiasi masyarakat karena kualitas-nya (SJ, OSF, FIC, CB). Pelayanan kesehatan hadir dalam bentuk rumah sakit (CB). Membicarakan Yogyakarta dalam konteks ini tidak hanya sebatas Kota Yogyakarta, tetapi juga menjangkau wilayah-wilayah pinggiran, seperti Gunung Kidul, Ganjuran-Bantul, Wates-Kulon Progo. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam hal pendidikan Gereja Katolik lebih dahulu hadir di pelosok-pelosok daripada pemerintah; dalam hal ini rintisan sekolah-sekolah dilakukan oleh Yayasan Kanisius[18].

Semarang sebagai Vikariat
Pada tanggal 25 Juni 1940, Vikariat Semarang berdiri dan dilepaskan dari Vikariat Batavia. Gereja Randusari menjadi katedral dengan Mgr. Albertus Soegijapranata sebagai Vikaris, Uskup pribumi Indonesia yang pertama. Dengan pelbagai pertimbangan, masih dalam kurun waktu yang lama Vikaris Apostolik tinggal di Gedangan. Perlu diingatkan lagi bahwa baru pada akhir abad XIX para misionaris secara serius menggarap ladang Tuhan di Pulau Jawa. Sewaktu Vikariat Semarang berdiri, di Jawa sudah ada enam wilayah gerejani: Batavia, Malang, Surabaya, Purwokerto, Semarang, dan Bandung. Indonesia masih berada di bawah jajahan Belanda, dan karena itu umat Katolik yang ada juga merupakan campuran antara pribumi Indonesia dengan umat Eropa, khususnya Belanda. Sungguh merupakan catatan yang amat membanggakan dan sekaligus menantang bahwa dalam kurun waktu yang singkat itu (1900-1940) Semarang sudah menjadi sebuah vikariat. Apalagi pada waktu itu Vikariat Semarang sudah memiliki, antara lain Seminari Menengah Mertoyudan, Seminari Tinggi Santo Paulus (=Seminari Code), rumah-rumah pembinaan dari Tarekat yang berkarya di Vikariat Semarang, imam-imam pribumi (Jesuit) dan calon-calon imam (diosesan), biarawan-biarawati pribumi, bahkan juga Kongregasi pribumi bruder dan suster (ADSK/AK dan Bruder Rasul)[19]. Dengan kehadiran Tarekat MSF, beberapa wilayah dipercayakan kepada MSF khususnya wilayah-wilayah pantai utara. Di samping pembagian wilayah pelayanan paroki, di Vikariat Semarang pada periode awal ini sudah berkembang pula bentuk-bentuk karya lain seperti pendidikan, kesehatan, sosial yang ditangani oleh pelbagai Tarekat.
Berikut sekedar daftar sekolah atau bidang pendidikan yang ada di Vikariat Semarang sewaktu dipisahkan dari Vikariat Batavia. Jumlah sekolah yang tidak sedikit dengan beragam jenisnya ditambah dengan jumlah murid yang dilayani membangkitkan kegembiraan dan kebanggaan apalagi kalau dibandingkan dengan masih sedikitnya umat Katolik pada waktu itu. Itupun sebagian masih merupakan umat Eropa.

Berikut adalah situasi jumlah umat Katolik di Vikariat Semarang pada tahun 1941, atau sekitar 45 tahun dari data pertama tentang jumlah umat Katolik di wilayah yang kemudian menjadi bagian dari Vikariat Semarang. Dengan sengaja dipisahkan antara umat Eropa dan umat pribumi sekedar untuk memperlihatkan bagaimana prosentase umat pribumi merangkak naik, dan bagaimana perbandingan Eropa-Pribumi di masing-masing wilayah yang nantinya menjadi paroki.

Sebagai konsekuensi pemisahan Vikariat Semarang dari Vikariat Batavia, Vikariat Semarang juga harus bertanggungjawab atas berlangsungnya dua lembaga pendidikan tenaga gerejani: Seminari Menengah Santo Petrus Kanisius dan Seminari Tinggi Santo Paulus. Hal ini bukan perkara yang mudah karena pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia dengan segala konsekuensi-nya. Mgr. Soegijapranata tidak hanya harus mengurusi dua lembaga tersebut. Pemerintah Jepang menangkap dan memenjarakan para misionaris berkebangsaan Belanda yang dalam kenyataannya merupakan tulang punggung kehidupan Gereja Katolik pada waktu itu. Imam, Bruder, Suster pribumi masih sangat sedikit. Meskipun demikian bersama dengan tenaga awam yang ada Gereja toh bisa bertahan dan kehidupaan juga bisa berlanjut sampai akhir Perang Pasifik dan Jepang menyerah[20]. Dari peristiwa-peristiwa selama masa Jepang terbukti bahwa keputusan Mgr. Willekens untuk mempersiapkan tenaga pribumi merupakan pandangan yang visioner[21]. Begitu pula keberanian beberapa Kongregasi merekrut calon-calon pribumi merupakan kontribusi yang tidak kecil bagi Gereja Vikariat Semarang dan juga Gereja Katolik di Indonesia. Di atas semua itu ensiklik misi Paus Benediktus XIV, Maximum Illud, sekali lagi menegaskan kebenaran-nya[22].
Oleh karena itu kiranya baik untuk melihat dan merunut sejenak bagaimana Tarekat atau Kongregasi itu berkarya di Keuskupan Agung Semarang. Setelah kongsi dagang VOC dinyatakan bangkrut pada tahun 1799, wilayah nusantara diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pada waktu Belanda sendiri berada di bawah kekuasaan Perancis. Dalam suasana politik itulah Prefektur Apostolik Batavia didirikan pada tahun 1807. Dua imam diosesan Belanda segera datang. Selama limapuluh tahun para misionaris diosesan ini menangani seluruh wilayah nusantara. Semarang menjadi wilayah pertama di luar Batavia yang mendapatkan gembala permanen. Kedatangan Jesuit di nusantara adalah upaya pimpinan Vikariat Batavia, Mgr. Vrancken, untuk menjaga kelangsungan pelayanan di Indonesia tidak hanya untuk warga Eropa tetapi juga untuk berkarya di antara pribumi. Sebelum kehadiran Jesuit, pada tahun 1856 Mgr. Vrancken telah berhasil mengundang Suster-suster Ursulin untuk berkarya di Batavia, khususnya di bidang pendidikan. Jesuit yang akhirnya datang di Indonesia pada tahun 1859 tidak menangani bidang pelayanan tertentu atau di wilayah tertentu pula. Vikaris Batavia yang lebih banyak menentukan ke mana para Jesuit berkarya. Dari dokumen yang tersedia, imam Jesuit pertama yang mendapat tugas di wilayah Semarang adalah Romo Joannes Franciscus van der Hagen, 1862-1867. Beliau ditugaskan untuk Ambarawa yang wilayah pelayanan-nya meliputi Ambarawa, Salatiga, Solo, Madiun, dan Pacitan [23]. Sejak itu Ambarawa ditangani oleh Jesuit, dan sejak itulah Jesuit berkarya di wilayah yang sekarang disebut Keuskupan Agung Semarang.

Sewaktu Mgr. Vrancken mengundang Jesuit datang ke Indonesia, program-nya sebenarnya cukup jelas. Imam-imam diosesan akan melanjutkan pelayanan di antara orang-orang Eropa di Pulau Jawa, para Jesuit membuka karya misi di antara penduduk pribumi. Terbatasnya jumlah imam di Indonesia, membaiknya relasi Gereja dengan pemerintah kolonial Belanda menjadikan program awal berubah dan menjadi amat fleksibel. Pelayanan sakramental dirasa mendesak tetapi permintaan untuk berkarya di antara penduduk pribumi juga harus segera ditanggapi demi alasan strategi-politis [24]. Di bawah Mgr. Vrancken inilah beberapa Kongregasi diundang untuk terlibat di tanah misi: OSU (Ordo Sanctae Ursulae, 1856 di Batavia), SJ (Societas Iesu, 1859), CSA (Congregatio Sancti Aloysii, 1862 di Surabaya, OSF (Suster-suster Santo Fransiskus, 1870 di Semarang), SCMM (Sororum Caritatis a Nostra Domina Matre Misericordiae, 1885 di Padang)[25].
Boleh dikatakan bahwa memang hanya Suster-suster Fransiskanes yang sejak awal kedatangan-nya ke Indonesia langsung berkarya di Keuskupan Agung Semarang. Para imam diosesan dan Jesuit pun tidak. Meskipun demikian, kalau melihat  bagaimana sebuah Tarekat mulai berkarya di suatu wilayah gerejani proses-nya kurang lebih sama. Pada awalnya, wilayah gerejani itu, entah paroki entah keuskupan, mempunyai rencana untuk mulai suatu karya pelayanan. Entah karena tenaga yang terbatas, entah bidang karya pelayanan yang mau dimulai itu memerlukan keahlian khusus, entah mau memperluas kerjasama dengan pihak lain kemudian pimpinan di wilayah itu menjalin kontak. Setelah melalui negosiasi yang tidak selalu mudah karena melibatkan beberapa pihak akhirnya dicapai kesepakatan. Bentuk dari kesepakatan ini bisa berbeda untuk masing-masing. Inilah yang di zaman kita disebut sebagai Surat Keputusan atau Kontrak Kerja atau Memorandum of Understanding[26].

Dalam konteks perjalanan Semarang sejak dari masa pra-vikariat (1809-1940), masa vikariat (1940-1961), dan masa Keuskupan Agung Semarang (1961- sampai sekarang) boleh dikatakan bahwa pelayanan paroki dan pendidikan berjalan beriringan. Pendidikan seakan menjadi pintu masuk dalam mengadakan kontak dengan masyarakat yang lebih luas sehingga kehadiran Gereja Katolik di Semarang sering diidentikkan dengan pendidikan. Tidak jauh dari bangunan gereja paroki biasanya terdapat bangunan sekolah. Sesudah pendidikan barulah menyusul pelayanan kesehatan (Rumah Sakit) dan sosial (asrama dan/atau Panti Asuhan).
Semarang mempersiapkan diri sebagai Keuskupan Agung
Sejak periode awal masa pengabdian-nya sebagai Uskup Keuskupan Agung Semarang, Mgr. Albertus Soegijapranata telah menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Berakhirnya masa pendudukan Jepang yang berlangsung selama tiga tahun itu tidak serta menyelesaikan soal. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan Soekarno-Hatta bisa langsung diketahui oleh warga Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Belum lagi berita gembira itu tersebar luas, Perang Kemerdekaan memasuki babak baru karena Belanda tidak menerima begitu saja proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Mgr. Soegijapranata selaku pimpinan Gereja dan sekaligus warganegara Indonesia dituntut keterlibatan dan posisi-nya yang jelas[27].

Sadar akan posisi Gereja yang sedikit masih “dicurigai” akan rasa nasionalisme-nya, tetapi juga pengetahuan umat akan iman Katolik yang masih minim, Mgr. Soegijapranata terus mengupayakan untuk melengkapinya sedikit demi sedikit. Untuk kedua hal ini beliau tidak hanya memikirkan umat Vikariat Semarang karena kondisi umat yang demikian merupakan kondisi umat Katolik di Indonesia. 100% Katolik dan 100% Indonesia hanyalah salah satu upaya beliau untuk mendewasakan umat[28]. Hierarki Gereja Katolik itu terdiri dari para imam, anggota kelompok ordo dan tarekat religus serta kaum awam. Lewat pelbagai publikasi dan juga Surat Gembala[29], Mgr. Soegijapranata menyapa mereka semua ini. Lebih dari itu Vikaris memanfaatkan kesempatan pertemuan-pertemuan umum untuk bisa bertatap muka secara langsung dengan umat.

Diumumkan-nya Gereja Katolik Indonesia sebagai Hierarki mandiri pada tahun 1961 tidak boleh dilepaskan dari peran Mgr. Soegijapranata yang mengajak rekan-rekan uskup di Indonesia untuk memperlihatkan bahwa Gereja Katolik di Indonesia memang sudah mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa melupakan jasa dan warisan dari para misionaris yang telah meletakkan pondasi kuat kehidupan menggereja dan memasyarakat. Yang tidak boleh juga dilupakan bahwa dengan status itu, Gereja Katolik bisa terlibat aktif di dalam Konsili Vatikan II yang diadakan beberapa tahun stelah pengakuan itu[30]. Oleh karena itu pengakuan sebagai Gereja yang mandiri tidak terlepas dari perubahan baru di dalam Gereja Universal di bawah Paus Johannes XXIII yang mengakui peran Gereja-gereja Lokal di daerah yang sampai pada waktu itu masih disebut sebagai tanah misi.

Tabel berikut ingin memperlihatkan bagaimana Gereja Katolik di Indonesia memang layak disebut mandiri dan yang pada giliran-nya menjadikan Vikariat Semarang menjadi Keuskupan Agung Semarang[31]. Stasi/(Quasi) Parokiditampilkan untuk membantu menyusuri bahwa ada tempat yang telah lama memiliki tradisi kekatolikan dan bertahan menjadi sebuah paroki yang besar-berkembang, tetapi ada juga yang meredup dengan pelbagai alasan. Tahun berdiribisa jadi menimbulkan pertanyaan, tetapi begitulah dokumen yang ada mencatat. Lalu perkembangan umat dari tahun ke tahun. Antara tahun 1941 dan 1951 terjadi peristiwa amat penting di Indonesia yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pergeseran umat pun terjadi. Orang Belanda meninggalkan Indonesia, dan itu dampaknya terlihat pada paroki-paroki yang memang banyak umat Eropa/Belanda-nya. Jumlah umat di tahun 1961 perlu diperlihatkan sekedar untuk mengetahui kondisi Gereja Katolik di Semarang pada saat Gereja Katolik di Indonesia dinyatakan sebagai Gereja Mandiri. Antara tahun 1961 dan 1971 juga perlu untuk ditampilkan karena antara dua rentang waktu itu terjadi peristiwa G30S/PKI. Dikatakan bahwa pada periode itu terjadi ledakan pertambahan umat Katolik. Apakah Tabel memang memperlihatkan data itu.

Penutup
Di samping imam-imam diosesan, pada akhir tahun 2015 tercatat ada 31 Lembaga Hidup Bakti berkarya di Keuskupan Agung. Jumlah umat sendiri sudah mencapai 395.529 orang yang tersebar di 88 Paroki, 4 Quasi Paroki, dan 8 Paroki Administratif[32]. Bila dilihat dari sisi pertambahan paroki dan umat sejak masa Vikariat tidak bisa disangkal bahwa Gereja Semarang mengalami perkembangan yang luar biasa. Bila dilihat dari sisi jumlah imam diosesan-nya –di atas 200, dan ini menjadi salah satu indikasi kemandirian sebuah Gereja Lokal- dan yang menjadi anggota hidup bakti (imam, bruder, suster) tidaklah berlebihan mengatakan betapa Gereja Keuskupan Agung Semarang ini memiliki kontribusi yang amat besar bagi Gereja Katolik di Indonesia. Tulisan singkat ini hanya membatasi diri menuliskan sebagian kecil peristiwa pada masa-masa awal. Masa-masa selanjutnya kiranya akan menjadi kajian yang lebih menarik dan bermanfaat apabila meneliti dan menganalisa faktor-faktor yang menjadikan Gereja Keuskupan Agung Semarang ini ladang yang subur. Bukan hanya ladang kerasulan-nya Lembaga Hidup Bakti tetapi juga ladang persemaian untuk mendapatkan benih-benih panggilan.

Kolese St. Ignatius, 14 Desember 2015
Fl. Hasto Rosariyanto, SJ
Catatan Kaki:
[1] M.P.M. Muskens, Sejarah Gereja Katolik Indonesia 1, KWI-Arnoldus, 1974, hlm. 59-60; Dalam bukunya Indonesianisasi, Huub Boelaars memberi konfirmasi dengan menunjuk pada Pertemuan Nasional Umat Katolik Indonesia, PNUKI, yang diadakan di Jakarta pada tanggal 8-12 Juli 1984 untuk merayakan 450 tahun kehadiran Gereja Katolik di Indonesia.
[2] Fl. Hasto Rosariyanto, Van Lith. Pembuka dan Pendidikan Guru di Jawa, Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2009, hlm. 14
[3] C.B. Boxer, Jan Kompenie, Jakarta: Sinar Harapan, 1983
[4] G. Vriens, Honderd Jaar Jezuietenmissie in Indonesie, Jogyakarta: Kanisius, tanpa tahun, hlm. 6-7
[5] G. Vriens, Honderd Jaar Jezuietenmissie in Indonesie, Jogyakarta: Kanisius, tanpa tahun, h lm 17
[6] G. Vriens, Honderd Jaar Jezuietenmissie in Indonesie, Jogyakarta: Kanisius, tanpa tahun, hlm 24
[7] G. Vriens, Honderd Jaar Jezuietenmissie in Indonesie, Jogyakarta: Kanisius, tanpa tahun, hlm 25
[8] G. Vriens, Honderd Jaar Jezuietenmissie in Indonesie, Jogyakarta: Kanisius, tanpa tahun, hlm 25
[9] G. Vriens, Honderd Jaar Jezuietenmissie in Indonesie, Jogyakarta: Kanisius, tanpa tahun, hlm 28. Di bawah Prefek Apostolik yang ketiga inilah, sangat terasa bahwa relasi antara Gereja dan pemerintah tidak begitu baik. Pemerintah sering menuduh Prefek Apostolik suka bertindak di luar kewenangan yang dimilikinya. Pastor Scholten, di lain pihak, merasa bahwa pemerintah mempersulit tugasnya dengan tidak memberi subsidi untuk perjalanan dinas-nya sehingga ia terpaksa menjual apa yang dimilikinya untuk keperluan tersebut. Kehadiran freemansory kiranya melatarbelakangi keruhnya relasi di antara dua institusi ini.
[10] Rooms Katholieke Kerk en Armbestuur. G. Vriens, Honderd Jaar Jezuietenmissie in Indonesie, Jogyakarta: Kanisius, tanpa tahun, hlm 30-31.
[11] Th. v. Swieten, “Het R.K. Weeshuis te Semarang,” in Sint-Claverbond, 1902/II, hlm 71-82; 1902/III, hlm 44-51
[12] G. Vriens, Honderd Jaar Jezuietenmissie in Indonesie, Jogyakarta: Kanisius, tanpa tahun , hlm 25; L. Hebrans, “Het Weeshuis en het Instituut der Zusters Franciscanessen te Semarang”, in Sint-Claverbond, 1869/II, hlm 16-29;
[13] Th. v. Swieten, “De Pastoors van Semarang,” in Sint-Claverbond, 1900/I, hlm 66-71; 1900/III, hlm 12-34
[14] Karel Steenbrink, Orang-orang Katolik di Indonesia 1808-1942, Maumere: Ledalero, 20105, hlm. 25-26; NN, “Katholieke Scholen in Nederlandsch Oost-Indie, in Saint Claverbond, 1900/III, hlm. 76-78
[15] NN, “Katholieke Scholen in Nederlandsch Oost-Indie, in Saint Claverbond, 1900/III, hlm. 74
[16] “Diarium missionis”, 20 Desember 1898 sebagaimana dikutip dalam Fl. Hasto Rosariyanto, Van Lith. Pembuka Pendidikan Guru di Jawa, Sanata Dharma, hlm 121
[17] Anton Haryono, Awal Mulanya adalah Muntilan, Yogyakarta: Kanisius, 2009 adalah hasil penelitian yang mengisahkan dinamika hidup Gereja Katolik di Yogyakarta dalam rentang waktu 1914-1940.
[18] Anton Haryono, Awal Mulanya…, hlm. 87-99
[19] Paulus Widyawan Widhiasta, Monsinyur Willekens, SJ,  Jakarta: Obor, 2009. Dalam Bagian I dan II dari buku ini, baik secara langsung atau tidak dikupas latarbelakang didirikannya dua Tarekat pribumi ini, tetapi juga perlunya pembinaan tenaga-tenaga gerejani pribumi.
[20] Ada banyak tulisan-tulisan ringan tanpa kehilangan dimensi histrois-nya yang mengisahkan sepak terjang awam pada periode yang tidak mudah ini termasuk bagaimana para seminari baik di Seminari Menengah maupun di Seminari Tinggi melanjutkan pendidikan mereka.
[21] Paulus Widyawan Widhiasta, Monsinyur Willekens, SJ,  hlm. 179-204
[22] Sebuah ensiklik yang ditulis sebagai refleksi atas akibatyang dimunculkan oleh Perang Dunia I. Pada waktu itu karya misi mengalami kesulitan besar khususnya dalam bidang finansial karena masih amat tergantung dari Eropa. Ensiklik kemudian menegaskan supaya di tanah-tanah misi mulai disiapkan tenaga-tenaga gerejani pribumi: imam, bruder, suster, tetapi juga biara-biara kontemplatif. Lebih dari itu ensiklik juga menegaskan perlunya Gereja menghargai budaya setempat supaya Gereja tidak diangga sebagai sesuatu yang asing.
[23] A. Hani Rudi Hartoko, Profil Paroki SJ, Yogyakarya: Kanisius, 2013, hlm. 123; Th. v. Swieten, “De Pastoors van Semarang,” in Sint-Claverbond, 1900/I, hlm 66-71; 1900/III, hlm 12-34
[24] Artikel 123 I.S. (Indische Staatsregeling) 1854 memperlihatkan Peraturan Pemerintah Kolonial yang tidak mengijinkan adanya dua gereja, zending (Protestan) dan missio (Katolik) hadir di wilayah yang sama. Dalam pemikiran Mgr. Vrancken, sekali zending Protestan masuk lebih dahulu ek suatu wilayah, tertutuplah kesempatan bagi missi Katolik ke wilayah itu. Inilah yang dikenal sebagai kebijakan dubbele zending.
[25] Buku Petunjuk Gereja
[26] Salah satu contohnya adalah sewaktu Vikaris Apostolik Batavia, Mgr. Vrancken, mengundang Jesuit untuk bekerja di Indonesia. Untuk konteks Keuskupan Agung Semarang, sewaktu Pastor Semarang, Mgr. J. Lijnen, meminta Suster-suster Fransiskanes (OSF) untuk bekerja di Semarang dengan tugas yang cukup spesifik: pendidikan anak-anak di Panti Asuhan. Atau juga di awal kehadiran Jesuit di Indonesia. Pelayanan yang mendesak adalah sakramental, sementara soal pendidikan anak juga tidak kalah penting. Tenaga Jesuit amat terbatas. Oleh karena itu diputuskan untuk mengundang Bruder-bruder CSA ke tanah misi untuk menangani karya pendidikan ini.
[27] Mengenai keterlibatan Mgr. Albertus Soegijapranata pada masa kemerdekaan ini telah diulas secara lugas lewat buku dan dokumentasi oleh Romo G. Budi Subanar dalam bukunya Kesaksian Revolusioner Seorang Uskup di Masa Perang,Yogyakarta: Galang Press, 2003
[28] F. Hasto Rosariyanto, “Gereja Katolik pada Saat-saat Kritis Sejarah Bangsa”, dalam Orinetasi Baru, No. 12/1999, hlm. 80-95
[29] Salah satu contoh bisa dibaca dalam Surat Gembala 1956
[30] V. Indra Sanjaya dan F. Purwanto (eds.), Mozaik Gereja Katolik Indonesia. 50 Tahun Pasca Konsili Vatikan II,Yogyakarta: Kanisius, 2013
[31] Buku G. Budi Subanar, Menuju Gereja Mandiri. Sejarah Keuskupan Agung Semarang di Bawah Dua Uskup (1940-1961)khusunya Bab III dan Bab IV membahasa pelbagai persitiwa dan kegiatan di sekitar masa-masa ini.
[32] Informasi ini diperoleh dari Sekretariat Keuskupan pada tanggal 14 Desember 2015.